PUKATO

Blog

Sistem bagi hasil nelayan 50:50 dan 60:40, dan aturan UU 16/1964

16 November 2026

Ribut di dermaga paling sering bukan soal ikan, tapi soal bagian. Hitungan bagi hasil yang tidak jelas membuat ABK curiga, nakhoda pusing, dan juragan kehilangan orang bagus. Artikel ini menjelaskan cara menghitung bagi hasil yang umum dipakai, dan apa batasan dari undang-undang.

Dasarnya: yang dibagi adalah hasil bersih

Di kebanyakan kapal, yang dibagi bukan hasil lelang kotor, tapi hasil bersih: hasil lelang dikurangi biaya melaut yang ditanggung bersama, seperti solar, es, perbekalan, dan retribusi lelang.

Kami pakai contoh dari artikel cara menghitung untung rugi satu trip: hasil lelang Rp 114.800.000, biaya melaut Rp 36.544.000, jadi hasil bersih Rp 78.256.000. Angka ini karangan, bukan data kapal tertentu.

Bagi hasil 50:50 dan 60:40

SistemBagian juraganBagian ABK (seluruh awak)
50:50Rp 39.128.000Rp 39.128.000
60:40 (juragan 60%)Rp 46.953.600Rp 31.302.400

Selisih untuk awak antara dua sistem itu Rp 7.825.600 per trip. Untuk 14 orang, rasanya besar. Itu sebabnya sistem yang dipakai harus disepakati sebelum berangkat dan tidak diubah di tengah jalan.

Di beberapa tempat juga ada kebiasaan lain: biaya tertentu ditanggung juragan saja, atau ada bonus dari bagian juragan untuk nakhoda. Tidak apa-apa, asal tertulis dan semua orang tahu.

Membagi bagian ABK per jabatan

Bagian awak biasanya dibagi dengan sistem "bagian". Tiap jabatan mendapat sejumlah bagian, lalu uang dibagi rata per bagian. Contoh untuk 14 orang:

JabatanOrangBagian per orangJumlah bagian
Nakhoda133
Wakil nakhoda122
Motoris122
Juru masak11,51,5
Juru lampu11,51,5
ABK919
Total1419

Dengan 50:50, bagian awak Rp 39.128.000. Nilai satu bagian = Rp 39.128.000 ÷ 19 = Rp 2.059.368, sisa Rp 8 karena pembulatan.

Kalau dijumlah, totalnya Rp 39.127.992. Sisa Rp 8 itu kecil, tapi tetap tentukan aturannya: masuk kas kapal, ditambahkan ke nakhoda, atau dibulatkan. Hal kecil yang tidak dijelaskan sering jadi bahan curiga.

Jumlah bagian per jabatan di atas hanya contoh. Tiap pelabuhan dan tiap juragan punya kebiasaan sendiri. Yang penting sama dari trip ke trip, kecuali sudah disepakati berubah.

Apa kata UU Nomor 16 Tahun 1964

Bagi hasil perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Undang-undang ini membedakan nelayan pemilik (juragan) dan nelayan penggarap (awak kapal).

Untuk perikanan laut, undang-undang ini menetapkan bagian minimum awak dari hasil bersih:

Hasil bersih di sini adalah hasil tangkapan setelah dikurangi beban yang menjadi tanggungan bersama juragan dan awak.

Kalau dicocokkan dengan contoh kapal motor di atas: sistem 50:50 memberi awak 50%, di atas batas minimum. Sistem 60:40 memberi awak 40%, tepat di batas minimum. Kalau biaya yang seharusnya ditanggung juragan sendiri ikut dipotong dari hasil bersih, bagian awak bisa jatuh di bawah 40% tanpa disadari.

Undang-undang ini sudah lama dan di beberapa daerah ada peraturan daerah atau kesepakatan setempat yang ikut berlaku. Sebelum menetapkan aturan bagi hasil, baca naskah lengkap undang-undangnya dan tanyakan ke Dinas Kelautan dan Perikanan atau HNSI setempat. Artikel ini bukan nasihat hukum.

Supaya tidak ribut

Di PUKATO, Bapak memilih sistem bagi hasil 50:50, 60:40, atau atur sendiri, dan jumlah bagian per jabatan. Bagian tiap orang langsung keluar, dan slip gajinya bisa dikirim lewat link WhatsApp. Gratis. Coba di sini.